Nasional

Pemrov Sumsel Dukung Program Bangga Buatan Indonesia

Juliadi | Jumat 25 Feb 2022 17:21 WIB | 1338

Pemko/Pemda/Pemrov/Pemerintah
Gubenur


Wakil Gubernur Sumatera Selatan, H. Mawardi Yahya, Kamis (24/2/2022)


MATAKEPRI.COM, PALEMBANG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) sangat mendukung adanya program peningkatan pembelian dan penggunaan produk dalam negeri.


Hal itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Sumsel, H. Mawardi Yahya saat dibincangi usai hadir secara virtual pada Rapat Koordinasi (Rakor) kebijakan peningkatan pembelian dan penggunaan produk dalam negeri dalam rangka Bangga Buatan Indonesia (Sektor Kesehatan sebagai Ilustrasi Aksi Afirnatif) di Command Center Kantor Gubernur, Kamis (24/2/2022) kemarin.


Menurutnya, program bangga buatan indonesia harus patut didukung pasalnya produk-produk dalam negeri tak kalah kualitasnya dengan yang ada diluar negeri.


Untuk di Sumsel sendiri lanjut dikatakan Wagub, akan dilihat kualiatasnya sehingga kedepan jika memenuhi standar nasional maka akan dimasukan pada E-Katalog.


"Ya kita menyambut terkait program yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat. Program yang menyangkut terhadap Inovasi-inovasi bagi produk Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tentu kita lihat masuk standar atau tidak nanti kita masukan ke e-katalog," katanya.


Untuk diketahui E-katalog adalah aplikasi belanja online. Dimana E katalog adalah sistem informasi yang memuat berbagai informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI) dan informasi lainnya dari berbagai penyedia barang/jasa.


Sementara, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia (RI), Sandioagi Uno juga memastikan para UMKM untuk tayang di e-katalog karena ini bagian dari pada mereka masuk pada ekositem digital.


"Kita tau bahwa banyak sekali potensi-potensi untuk menaik kelaskan UMKM kita melalui cara ini," ucapnya.


Turut hadir pada kesempatan ini, Menteri Koperasi dan UMKM, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Menteri Kesehatan (Menkes) RI diwakili, para Kepala daerah se Indonesia/mewakili. (***) 



Share on Social Media