International, News
| Rabu 07 Nov 2018 05:27 WIB | 1026
ISTIMEWA
MATAKEPRI.COM - Pengamat Fiskal dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Rony Bako meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit anggaran Kementerian Pertanian. Ia mengatakan kenaikan anggaran hingga lebih 50% harus diuji dengan dengan output yang dihasilkan, yakni peningkatan hasil produksi pertanian, terutama tanaman pangan.
Mohon maaf nih, kita masih impor, padahal anggaran sudah banyak (keluar). Berarti Kementerian Pertanian tidak berhasil. Menterinya harus tanggung jawab secara jabatan,†katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (6/11/2018).
Lanjutnya, ia melihat ada hal yang cukup ganjil soal naiknya anggaran Kementerian Pertanian pada 2017. Anggaran untuk Kementerian Pertanian pada APBN dialokasikan sebesar Rp24,15 triliun, kemudian melonjak tajam menjadi sebanyak Rp37,97 triliun.
Boleh dia naik lebih dari 15%, tapi outcome-nya dong. Ada manfaatnya nggak? Lakip (laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) itu dievaluasi nggak? †ujarnya.
Menurutnya, outcome kinerja pertanian dapat dilihat dari beberapa indikator. Pertama mengenai kesejahteraan petani. Kedua mengenai kemampuan konsumen untuk membeli komoditas. Terhadap hal ini ia mencontohkan, Nilai Tukar Petani (NTP) petani pangan, khususnya padi, harusnya bertambah cukup banyak. Sementara itu, harga beras di tingkat konsumen juga harus terjaga.
Secara umum, berdasarkan data BPS, Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada Oktober 2018 justru turun 0,14% secara month to month ke angka 103,02 dibandingkan September 2017. Penurunan disebabkan indeks harga yang diterima petani lebih kecil dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani.
Harga gabah kering panen di tingkat petani pada Oktober ini sendiri tercatat naik 0,98%. Namun sayangnya, kenaikan produksi petani ini tidak diimbangi oleh makin makmurnya petani-petani tanaman pangan tersebut, dilihat dari NTP petani pangan yang hanya meningkat 0,82% dibandingkan bulan sebelumnya.
Sementara itu, harga beras pun diketahui mengalami fluktuasi sangat tinggi di tahun ini. Tak hanya beras, impor komoditas pangan juga sebenarnya terjadi di komoditas lainnya seperti jagung. Tingginya harga jagung di pasaran, membuat pemerintah terpakas membuka impor jagung sebanyak 100.000 ton. Padahal, Menteri Pertanian Andi Amran Sumlaiman mengklaim produksi jagung dalam negeri surplus bahkan mengekspor komoditas ini.
Sementara itu, Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi pun menyayangkan apa yang diperbuat Menteri Amran tersebut. Rencana impor jagung itu, menurutnya, justru memperlihatkan buruknya manajemen data yang dimiliki Kementan.
Kemarin, mereka (Kementan-red) bilang kita surplus jagung, sekarang minta impor jagung. Artinya, kita memang kekurangan jagung,†kata Uchok terpisah.( *** )
Sumber : Wartaekonomi