International, News

Aturan Terkait Penghapusan Sementara Pungutan Ekspor Minyak Kelapa Sawit

| Rabu 05 Dec 2018 17:21 WIB | 714



ISTIMEWA


MATAKEPRI.COM - Aturan terkait penghapusan sementara pungutan ekspor minyak kelapa sawit dan turunannya dipastikan pemerintah telah terbit dan sudah berlaku. Hal itu ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan No.152/PMK.05/2018.

Sekretaris Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan, aturan tersebut terbit dan berlaku, setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani memandatangi aturan itu pada 4 November 2018, serta diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal yang sama.

PMK 152 sudah diterbitkan. Ditandatangani Bu Menkeu Selasa kemarin, tanggal empat dan juga sudah diundangkan Kementerian Hukum dan HAM, tanggal empat kemarin, jadi berlakunya sejak diundangkan itu," kata dia di kantornya, Jakarta, Rabu 5 Desember 2018.

Susiwijono menjelaskan, melalui PMK tersebut, maka sudah ditetapkan ukuran-ukuran patokan harga yang digunakan untuk menentukan kapan pungutan yang dikelola Badan Pengelola Dana Pungutan Kelapa Sawit (BPDPKS) itu dikenakan US$0 per ton dan kapan akan berlaku sesuai standar pungutan yang ditetapkan sebesar US$50 per ton.

Jadi, urusan ekspor kalau kena pungutan menggunakan harga referensi yang ditetapkan menteri perdagangan tiap bulan. Biasa mereka rapatkan tanggal 20, ditetapkan dengan Permendag untuk yang berlaku bulan itu," ungkap dia.

Dalam PMK itu disebutkan, pungutan ekspor CPO dan turunannya itu akan dikenakan US$0 per ton bila harga minyak kelapa sawit berada di bawah US$570 per ton. Sementara, bila harga minyak kelapa sawit berada di angka US$570 hingga US$619 per ton akan dikenakan pungutan sebesar US$25 per ton.

Kalau di atasnya, maka kena yang lama sebesar US$50 per ton. Waktu press conference lalu bukan US$570 dan US$619, angkanya US$500 dan US$549. Ada selisih US$70. Kenapa ada selisih itu pada saat 26 Desember itu adalah harga pasar yang kita acukan di Bloomberg dan Malaysian Derivative Exchange dan itu di gunakan oleh market, makannya digunakan itu," jelas dia.

Nah, pada saat kita bicara untuk diterjemahkan ke dalam kebijakan. Itu dalam instrumen peraturan kita cek di PMK bahwa saat bicara pungutan terhadap ekspor seperti bea keluar, maka harga referensi dan harga patokan ekspor berdasarkan yang tiap bulan ditetapkan Mendag," paparnya.( *** )

Sumber : Viva




Share on Social Media

Berita Terkait

Tidak ada berita terkait