International, News
| Jumat 20 Jul 2018 13:10 WIB | 836
( istimewa )
MATAKEPRI.COM - Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan satgas penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Labuhanbatu belum selesai. Pasalnya, satu dari tiga orang tersangka berhasil melarikan diri saat proses pengejaran tim KPK. Saat itu cuaca sedang hujan.
Bahkan, pihak swasta bernama Umar Ritonga ini sempat menabrak tim penindakan hingga akhirnya berhasil kabur ke perkebunan kelapa sawit. Untuk itu, lembaga antirasuah ini mengimbau agar Umar segera menyerahkan diri.
KPK mengingatkan kembali pada Umar Ritonga agar bersikap kooperatif dan segera menyerahkan diri ke KPK," ungkap Juru Bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (20/7).
Mantan aktivis ICW juga meminta pihak keluarga dan kolega Umar biasa membantu jalannya proses hukum dengan cara membantu Umar untuk menyerahkan diri.
Keluarga Umar bisa secara aktif mengajak tersangka datang ke KPK atau menyerahkan diri ke Polres Labuhanbatu atau kantor kepolisian setempat," imbuhnya.
Lembaga yang diketuai Agus Rahardjo ini memberikan batas waktu hingga Sabtu (21/7). Jika tidak menyerahkan diri, maka akan diterbitkan surat daftar pencarian orang (DPO). Kontak kantor KPK yang dapat dihubungi: Telp (021) 2557 8300," tukasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan, lembaga antirasuah menduga tersangka dari pihak swasta Umar Ritonga membawa kabur uang sebesar Rp 500 juta yang diberikan oleh Pemilik PT Binivan Konstruksi Abadi, Effendy Sahputra, kepada Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap.
Kata Saut, Umar adalah sebagai perantara uang yang bersumber dari pencairan dana pembayaran proyek pembangunan RSUD Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu. Dia pun memberikan ultimatum kepada Umar yang masih dalam pelarian untuk menyerahkan diri secepatnya.
KPK memberikan peringatan agar UMR segera menyerahkan diri pada KPK," tukasnya.
Untuk diketahui, KPK sendiri sudah mengantongi bukti transaksi sebesar Rp 576 juta dalam kegiatan ini. Diduga uang tersebut merupakan bagian dari pemenuhan dari permintaan Bupati sekitar Rp 3 miliar.
Sementara sebelumnya, sekitar bulan Juli 2018 diduga telah terjadi penyerahan cek sebesar Rp 1,5 miliar namun tidak berhasil dicairkan.
Sekadar informasi, lembaga antirasuah telah resmi menetapkan Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap bersama dengan PT Binivan Konstruksi Abadi Effendy Sahputra dan pihak swasta Umar Ritonga sebagai tersangka dalam kasus ini.
Sebagai pihak penerima, Pangonal Harahap dan Umar Ritonga kemudian disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.
Sementara sebagai pihak pemberi, Effendy Saputra yang merupakan pihak swasta disangkakan melanggar pasal melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001.( *** )
Sumber : Jawapos