Nasional , News

Aceh Adakan Perda Poligami, Menimbulkan Pro dan Kontra

| Senin 08 Jul 2019 08:15 WIB | 716



Ilustrasi poligami


MATAKEPRI.COM, Aceh - Rancangan tentang Perda (Qanun) Aceh yang akan mengatur tentang Poligami menimbulkan pro dan kontra di berbagai Kalangan. Beberapa pihak mendukung namun dengan syarat yang telah jelas dalam Kitab Suci Al-Qur'an, dan ada juga yang menilai Perda tersebut akan membuat poligami ini sebagai gaya hidup.


Pemerintah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sedang membahas perda tentang hukum keluarga yang salah satu isinya mengatur soal praktik poligami. Alasan perda itu dibuat adalah maraknya nikah siri yang terjadi pada pasangan poligami di Indonesia, khususnya di Aceh.


Perda itu telah masuk Program Legislasi (Proleg) pada akhir 2018. Pembahasan masih terus dilakukan antara lain dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada 1 Agustus 2019.


Wakil Ketua Komisi VII DPR Aceh, Musannif, mengatakan draf qanun tersebut disusun oleh Pemprov Aceh dan sudah diterima pihak legislatif. Pembahasannya sudah dilalukan sejak awal 2019


"Dalam qanun itu, salah satu babnya mengatur tentang poligami. Poligami itu pada dasarnya dalam hukum Islam yang kita tahu dan di dalam Alquran pun diperbolehkan," kata Musannif, Sabtu (6/7) lalu.


Menanggapi hal ini, Front Pembela Islam (FPI) Aceh ternyata mendukung langkah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk segera melahirkan qanun tentang hukum keluarga. FPI mendukung salah satu aturan di qanun itu, yakni soal poligami asalkan suami tetap berlaku adil.


"Kami FPI Aceh mendukung sepenuhnya DPRA untuk segera lahirkan perda legal poligami bagi orang kaya dan yang mampu. Bahkan, bagusnya bupati minimal tiga, DPR Kab/kota dua, DPR Aceh tiga, Camat dua, KUA dua dan Kades boleh dua. Termasuk yang penghasilan dan harta memadai boleh dua," kata Ketua FPI Aceh, Tgk Muslim At-Tahiry, Minggu (7/7) kemarin


Muslim menyebutkan, bagi mereka yang ingin berpoligami harus terlebih dahulu memenuhi syaratnya. Salah satunya, menurut Muslim adalah syarat Adil karena itu ketentuan Alquran.


"Syarat bisa poligami harus siap untuk berlaku adil lahir batin, dan perlu di ingat oleh lelaki jangan sekali-kali menikahi perempuan karena nafsu semata, tapi niatlah nikah untuk melindungi wanita, niatlah nikah untuk jihad," sebut Muslim.


Menurut Muslim, poligami juga bertujuan supaya tanah Aceh penuh dengan orang Aceh itu sendiri. Dia menyayangkan tanah Aceh masih banyak yang kosong dan juga sayang jika orang Aceh selalu kalah karena masyarakatnya sedikit.


Kendati demikian, perda poligami ini juga mendapat kritikan. Aktivis perempuan di Aceh menilai poligami bukanlah sebagai gaya hidup.


"Bicara poligami bukan persoalan 'kepanikan' perempuan karena pada dasarnya kita semua tidak menafikan bahwa perihal poligami ada dalam ajaran Islam," kata aktivis perempuan di Aceh Muazzinah Yacob saat diwawancarai, Minggu (7/7) kemarin.


"Jika hadirnya perda ini hanya memaksakan perilaku secara keliru seolah poligami menjadi lifestyle (gaya hidup) bagi yang mampu namun tanpa melihat esensi dari poligami itu sendiri. Poligami bukan lifestyle," sambung dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh ini.


Sementara itu, Komnas Perempuan juga turut mengkritik perda  poligami. Komnas Perempuan menilai rancangan qanun tersebut hanya mengedepankan syahwat. 


"Prihatin, ekspresi cara pandang patriarkis, hanya mengedepankan syahwat, tidak memperlakukan perempuan dengan hormat. Data Komnas Perempuan dari pengaduan yang selama ini masuk: perempuan dan anak korban paling menderita dari praktik poligami," kata Komisioner Komnas Perempuan Adriana Venny kepada wartawan, Minggu (7/7) kemarin. (**/AM)


Sumber : detik.com



Share on Social Media

Berita Terkait

Tidak ada berita terkait