International, News
| Sabtu 22 Dec 2018 14:09 WIB | 1533
Jembatan Barelang Batam
MATAKEPRI.COM-Keputusan untuk meleburkan kepemimpinan Badan Pengelola Batam (BP Batam) dengan Pemerintah Kota Batam dan menjadikan Walikota Batam sebagai ex officio BP Batam mendapat tanggapan dari beberapa pihak.
Peleburan ini disebut sebagai langkah untuk menghilangkan dualisme yang selama ini ada di Batam. Namun, keputusan tersebut dinilai lebih banyak bermuatan politik.
Politisi Partai PDIP, Anton menyebutkan, ada beberapa persoalan yang harus ditarik mengenai Batam saat ini. Terlebih keputusan tersebut dinilai diambil dengan kesan yang buru-buru.
Pertama, ada enggak permainan politik dibalik itu? karena ada kecurigaan kenapa ini harus cepat-cepat diputuskan? ini persoalan besar dan anggaran yang besar," kata dia dalam sebuah acara diskusi di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (22/12/2018).
Peleburan BP Batam tersebut jika tidak disertai runtutan penyelesaian aturan birokrasi yang jelas, maka akan menghancurkan sebuah visi besar yaitu menjadikan Batam sebagai pusat investasi dan industri seperti Singapura.
Menurut Anton, bukan tidak mungkin keputusan tersebut bisa menjadi bumerang bagi Jokowi di tahun politik ini.
Kalau ini nanti digoreng pihak lawan, berpotensi blunder ya. Kita khawatir, jangan sampai jadi satu skandal yang besar dan ini harus dibuka harus dipahami dan diputuskan itu kalau bisa setelah pilpres," ujarnya.
Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk mengatakan, pengusaha membutuhkan kepastian hukum. Dengan adanya peleburan tersebut maka otomatis akan mengubah kebijakan-kebijakan.
Tentunya pasti mengubah kebijakan-kebijakan, kita kan pengusaha ingin kepastian hukum dalam berusaha. Jauh sebelumnya kami sudah meminta kepada Pak Menko supaya ini dibahas lagi setelah pilpres. Kami menduga lebih banyak muatan politik dari pada menyelesaikan masalah yang ada," ujarnya.
Dia juga mengungkapkan, dualisme di Batamsebetulnya bukan masalah yang besar. Bisa diselesaikan tanpa harus ada peleburan.(***)
Sumber : Liputan6