International, News
| Kamis 18 Oct 2018 08:16 WIB | 989
( istimewa )
MATAKEPRI.COM - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya kembali menggelar sidang korupsi mantan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP).
Kali ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan enam saksi untuk membuktikan tindak korupsi yang dilakukan oleh MKP
Saksi yang dihadirkan adalah Suharsono Kepala Satpol PP Kabupaten Mojokerto, Nurhono mantan Kepala Dinas Perizinan Kementerian Pekerjaan Umum, Joko Supangkat, Kasubag Umum Dinas Perizinan, Didik Safiqo Hanim, Eks Kasatpol PP, Ahmad Samsul Bahri, Kabid Penertiban Satpol PP, dan Zaqi, staf Satpol PP.
Apa yang dinyatakan para saksi di persidangan sama seperti dengan dakwaan yang dibuat oleh JPU KPK. Bahkan dalam kesaksian Nurhono, MKP awalnya meminta uang pengurusan izin sebesar Rp 300 juta per tower.
Namun karena perusahaan tower yang disegel tersebut tidak sanggup memenuhi permintaan uang sebesar itu akhirnya nilainya diturunkan hingga Rp 170 juta per tower.
Nurhono juga mengaku bahwa pihaknya punya kewajiban memberikan uang Rp 20 juta kepada MPK setiap satu minggu sekali untuk uang operasional.
Apa yang diungkapkan Nurhono dibenarkan oleh Suharsono. Suharsono merupakan orang yang diminta untuk menyegel tower-tower di Kabupaten Mojokerto dengan alasan belum memiliki izin.Â
Selain Suharsono dan Nurhono, empat saksi lain yang dihadirkan oleh JPU KPK juga menyatakan hal serupa.
JPU KPK menjerat MKP karena diduga menerima suap pemberian izin pembangunan pendirian tower telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto.
Dia diduga menerima uang Rp 2,75 miliar. Dalam dakwaan JPU KPK, seharusnya MKP menerima Rp 4,4 miliar dari 22 tower yang belum memiliki izin. Dimana setiap satu izin tower dikenakan biaya atau fee sebesar Rp 220 juta.
Atas perbuatannya itu, Mustofa diancam pidana menurut Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tetang Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 199 Tentang Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.( *** )
Sumber : Tribun