International, News

Upaya Dulsiam Untuk Menjadi Ketua DPRD Sumenep Menggantikan Herman Dali Kusuma Tidak Berjalan Mulus

| Jumat 26 Oct 2018 09:50 WIB | 1014



ISTIMEWA


MATAKEPRI.COM - Upaya Dulsiam untuk menjadi ketua DPRD Sumenep menggantikan Herman Dali Kusuma tidak berjalan mulus. Sebab, rencana pembacaan surat pergantian ketua dewan gagal digelar dalam sidang paripurna DPRD Rabu malam (24/10). Padahal, surat keputusan pergantian ketua DPRD dari DPP PKB melalui Fraksi PKB sudah masuk ke meja pimpinan DPRD Sumenep.

Sidang paripurna malam itu berlangsung memanas. Sempat terjadi adu argumentasi dari beberapa anggota DPRD. Sebagian ada yang pro terhadap pembacaan surat dari fraksi PKB, tapi sebagian tidak setuju. Bahkan, sidang paripurna yang awalnya dipimpin Ketua DPRD Herman Dali Kusuma dilimpahkan kepada Wakil Ketua DPRD Mohammad Hanafi.

Hanafi mengatakan, hasil rapat pimpinan DPRD menyepakati tidak bersedia membacakan surat dari fraksi PKB. Pasalnya, beberapa jam sebelum sidang paripurna, pimpinan DPRD juga menerima surat dari kuasa hukum Herman Dali Kusuma. Surat yang ditandatangani Deki Irawan itu meminta agar reposisi ketua DPRD Sumenep ditunda.

Atas dasar itulah hasil rapat pimpinan DPRD memutuskan untuk tidak membacakan surat dari fraksi PKB. Alasannya, saat ini masih ada proses hukum yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Sumenep. Yakni, gugatan atas SK DPP PKB terkait pergantian ketua DPRD Sumenep yang digugat Herman Dali Kusuma melalui kuasa hukumnya Deki Irawan & Partners.

Atas adanya gugatan itulah, pimpinan DPRD Sumenep melalui bagian hukum sekretariat dewan berkonsultasi kepada Biro Otda Jawa Timur. Dari konsultasi itu ditegaskan bahwa proses pergantian ketua DPRD dilakukan setelah sengketa selesai. Sebab, gubernur tidak akan bersedia mengeluarkan SK pergantian ketua DPRD Sumenep selama masih ada sengketa.

Perintahnya tegas. Sebelum sengketa itu selesai, jangan kemudian diajukan ke gubernur,” kata Hanafi.

Keterangan yang disampaikan Hanafi ini pun langsung disanggah Dulsiam dari Fraksi PKB. Pria yang juga sekretaris DPC PKB Sumenep itu meminta agar pimpinan DPRD membacakan saja surat dari fraksinya. Persoalan nanti surat tersebut tidak diproses oleh gubernur, menurut dia urusan belakangan.

Mantan ketua Komisi III DPRD Sumenep itu juga menegaskan, pergantian ketua DPRD sama dengan alat kelengkapan yang lain. ”Itu disampaikan melalui fraksi, kemudian dibacakan sekaligus ditetapkan melalui forum paripurna,” jelasnya.

Perdebatan pun kian panjang. Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Darul Hasyim Fath turut menimpali polemik tersebut. Paripurna malam itu digelar untuk dua agenda. Yakni, penyampaian laporan komisi-komisi terhadap pembahasan RAPBD 2019, pengambilan keputusan, penandatanganan naskah, sambutan bupati. Agenda kedua adalah penyampaian laporan pansus terhadap hasil pembahasan empat raperda usulan DPRD, pengambilan keputusan, penandatanganan naskah, dan sambutan bupati.

Darul mengingatkan bahwa prioritas rapat paripurna tentang RAPBD 2019. Karena itulah pihaknya meminta agar pengesahan RAPBD dilakukan terlebih dahulu sebelum polemik soal surat pergantian ketua DPRD dibacakan.

Saya mengajak kolega dari fraksi PKB, dengan rela hati bersepakat untuk terlebih dahulu membahas APBD. Karena APBD ini agenda kita bersama, berjibaku kita siang dan malam,” pintanya.

Legislator asal Masalembu itu juga menyanggah pernyataan Dulsiam bahwa pergantian ketua DPRD sama dengan alat kelengkapan yang lain. Menurut Darul, perubahan ketua DPRD tidak bisa diselesaikan di internal DPRD. Pergantian ketua dewan mesti mendapat persetujuan gubernur. ”Perubahan pimpinan DPRD melalui bupati, berdasarkan konsiderans sidang paripurna DPRD dan dikirimkan ke gubernur,” tegasnya.

Wakil Ketua DPRD Sumenep Faisal Muhlis juga menambahkan bahwa pihaknya tidak bersedia membacakan surat dari fraksi PKB karena memiliki alasan kuat. Jika surat itu dibacakan, sementara pada saat yang sama ada gugatan di PN, otomatis DPRD secara institusional akan ikut menjadi tergutat. Karena itulah, pimpinan DPRD sepakat menunggu hingga ada putusan pengadilan.

Perdebatan pun tak kunjung menemui hasil. Pimpinan menawarkan agar pembahasan APBD dilakukan terlebih dahulu. Baru kemudian dilanjutkan dengan pembahasan surat dari fraksi PKB. Usulan itu pun disepakati oleh forum.

Rapat pembahasan APBD berlangsung hingga Kamis pukul 00.10 dini hari. Peserta dari unsur eksekutif, termasuk Bupati A. Busyro Karim, meninggalkan ruang sidang paripurna. Sempat terjadi pembahasan di internal anggota DPRD di ruang paripurna. Tapi, pimpinan tetap tidak bersedia membacakan surat dari fraksi PKB.

Ketua Fraksi PKB Abdul Hamid Ali Munir menyayangkan surat dari dirinya tidak dibacakan. Padahal, usulan pergantian ketua DPRD merupakan hak dari partai politik melalui fraksinya di DPRD.

Hal itu sesuai dengan amanat PP 12/2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD yang menyebutkan bahwa mekanisme pergantian pimpinan DPRD sama dengan alat kelengkapan lain yang diusulkan melalui fkrasi dan dibacakan serta disahkan melalui sidang paripurna.

Karena itulah, pihaknya harus menunggu adanya sidang paripurna berikutnya. ”Karena pemberhentian ketua DPRD itu harus diparipurnakan,” paparnya.( *** )

Sumber : Jawapos




Share on Social Media

Berita Terkait

Tidak ada berita terkait