News
| Senin 02 Jan 2017 23:58 WIB | 2483
MATAKEPRI.COM, Jakarta - Kebijakan pemerintah menaikkan biaya
pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan
Bermotor (BPKB) mencapai dua hingga tiga kalilipat dianggap sangat
membebani masyarakat. Maka itu, DPR protes atas kebijakan pemerintah
yang dinilai sepihak.
Anggota Komisi III DPR, Wenny Warouw
mengingatkan, seharusnya pemerintah mengonsultasikan terlebih dahulu ke
DPR sebelum memutuskan kebijakan tersebut. Alasannya, kebijakan tersebut
sangat memengaruhi beban hidup masyarakat.
"Itu berlebihan,
seharusnya dibicarakan dengan wakil rakyat, karena ini membebani
rakyat‎," ujar Wenny dalam perbincangannya dengan wartawan , Selasa (3/1/2017).
Menurutnya
kebijakan yang dibuat sepihak itu semakin menunjukkan Pemerintahan Joko
Widodo (Jokowi) egois. Seharusnya, kata dia ada sosiasilasi terlebih
dahulu mengenai kebijakan tersebut.
"‎Tiba-tiba rakyat kaget, orang mau bayar pajak, oh uang enggak cukup, tiba-tiba dinaikkan," ucapnya.