Batam
Mahasiswa dan Pejabat Daerah Duduk Bersama, Aksi Unjuk Rasa di Batam Berakhir Dialog Damai
Juliadi | Senin 01 Sep 2025 20:15 WIB | 1317
Unjuk Rasa
DPRD Batam
Pejabat daerah Kota Batam berdialog dengan BEM SI, Senin (1/9/2025). Foto : Adi
Matakepri.com, Batam -- Aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung DPRD Kota Batam pada Senin siang (1/9/2025), tak berakhir ricuh.
Sebaliknya, demonstrasi ini disambut dengan tangan terbuka oleh jajaran pimpinan daerah Kepulauan Riau dan Kota Batam, yang memilih jalur dialog untuk menampung aspirasi para mahasiswa.
Sekitar pukul 13.00 WIB, massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) Kerakyatan Wilayah Sumbagut, Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Batam, dan perwakilan berbagai universitas lainnya, diterima di ruang rapat DPRD Kota Batam. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Batam, H. Muhammad Kamaluddin.
Beberapa nama besar turut hadir dalam dialog ini, di antaranya Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Syafrudin, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, Walikota Amsakar Achmad, serta para pimpinan daerah lainnya. Kehadiran mereka menunjukkan keseriusan pemerintah dan aparat dalam menyikapi tuntutan mahasiswa.
“Kami sangat mengapresiasi kedatangan adik-adik mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya. Kami juga turut prihatin dan berduka atas kejadian di Jakarta serta berbagai daerah lain yang menyebabkan korban jiwa,” ujar Kamaluddin.
Delapan Poin Tuntutan Mahasiswa, dari Nasional hingga Daerah
Dalam kesempatan itu, Ketua HMI Batam Adriansyah Saputra membacakan delapan poin tuntutan yang mencakup isu-isu nasional dan lokal. Tuntutan ini menyoroti sejumlah kebijakan dan insiden yang menjadi perhatian publik, yaitu:
* Mendesak pembatalan kenaikan tunjangan DPR RI.
* Mendesak reformasi Polri dan pencopotan Kapolri.
* Pengusutan tuntas kematian Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas tertabrak kendaraan taktis Polri saat unjuk rasa di Jakarta.
* Hentikan represifitas aparat dan bebaskan massa aksi yang ditahan di seluruh Indonesia.
* Evaluasi kinerja Direktorat Pengamanan (Ditpam) BP Batam yang dinilai represif.
* Tolak RUU KUHAP.
* Desak pengesahan RUU Perampasan Aset.
* Meminta pejabat publik tidak flexing di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang tidak stabil.
Tak hanya itu, Koordinator BEM SI Wilayah Sumbagut, Muryadi Agustiawan, juga menyoroti masalah lokal terkait operasional truk besar yang sering menyebabkan kecelakaan di Batam.
Ia meminta Pemko Batam membatasi jam operasional truk untuk meminimalkan risiko kecelakaan.
Namun, di balik pertemuan damai ini, Muryadi mengungkapkan kekecewaannya. Ia mengaku mendapat intimidasi dan intervensi terhadap dirinya dan keluarga setelah mengantarkan surat pemberitahuan aksi ke Polres.
Meski begitu, ia tetap mengapresiasi para pimpinan daerah yang bersedia menemui mereka.
Menanggapi tuntutan ini, Kapolda Kepri dan Walikota Batam mengajak mahasiswa untuk bersama-sama menjaga iklim kondusif di Batam.
“Batam adalah rumah kita bersama, dan kita harus menjaganya,” ujar mereka.
Pertemuan yang berlangsung hangat dan konstruktif ini diakhiri dengan penandatanganan delapan poin tuntutan oleh Kapolda Kepri, Wagub Kepri, dan Walikota Batam, sebagai bentuk komitmen untuk menindaklanjuti aspirasi mahasiswa.
Dialog ini menjadi bukti bahwa komunikasi terbuka antara pemerintah dan masyarakat, bahkan di tengah perbedaan pandangan, adalah kunci untuk mencapai solusi terbaik. (Adi)
Redaktur : ZB
Share on Social Media
Berita Terkait
Berita Populer :
- Golden Star 1 Tenggelam di Selat Singapura, 107 Kontainer Hanyut
- Lagi! Morena Pub & KTV Hadirkan Bintang Tamu Nasional: Lucky Anima Siap Guncang Batam
- Kerangka Manusia Ditemukan di Dam Duriangkang, Polisi Selidiki Identitas Korban
- LAM Kepri Larang Jual Daging Babi di Tepi Jalan, Raja Situmorang Dijatuhi Sanksi Adat
- Viral Pulau Katang Dijual Rp65 Miliar, Ini Kata Pemprov Kepri
