Batam

Iklim Investasi Batam Terganggu Akibat Kebijakan UWTO

Juliadi | Jumat 05 Sep 2025 16:03 WIB | 1082

BP Batam


Foto : Ilustrasi


Matakepri.com, Batam -- Sistem pungutan lahan di Batam, yang mewajibkan pengusaha membayar Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) selain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dinilai menciptakan beban ganda yang menghambat iklim investasi. Kebijakan ini disebut-sebut membuat Batam kalah saing dibandingkan daerah lain di Indonesia.


Menurut akademisi sekaligus Direktur Eksekutif Batam Labor and Public Policy (BALAPI), Rikson Tampubolon, perbedaan ini sangat mencolok. 


"Di daerah lain, pengusaha cukup membayar PBB. Tapi di Batam, mereka harus menanggung UWTO dan PBB sekaligus. Ini jelas kontraproduktif," ujarnya, Jumat (5/9/2025).


Beban Ganda yang Menurunkan Daya Saing
Rikson menjelaskan, UWTO awalnya lahir dari status Batam sebagai kawasan khusus dengan pengelolaan lahan oleh Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Namun, dalam praktiknya, pungutan ini justru menjadi "beban ganda" bagi dunia usaha. Alih-alih menyediakan lahan yang murah dan ramah investasi, kebijakan ini malah menimbulkan biaya tambahan yang tidak ada di wilayah lain.


"Investor justru terbebani dengan biaya tambahan yang tidak ada presedennya di wilayah lain," tegas Rikson. 


Dampak dari kebijakan ini sangat terasa, terutama saat investor membandingkan struktur biaya di Batam dengan daerah lain, bahkan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Johor. Jika biaya lahan di Batam terlalu tinggi tanpa adanya jaminan kepastian hukum atau infrastruktur yang memadai, investor bisa dengan mudah beralih ke lokasi lain.


Perlunya Reformasi Kebijakan Lahan

Menurut Rikson, keunggulan Batam sebagai kawasan perdagangan bebas (FTZ) bisa terkikis. Oleh karena itu, ia menilai sudah saatnya pemerintah melakukan reformasi kebijakan lahan.


Sebagai solusi, Rikson mengusulkan agar pemerintah menghapus UWTO, khususnya bagi usaha kecil, menengah, dan hunian sederhana. Atau, setidaknya merasionalisasi tarif bagi pelaku usaha strategis.


"Dengan begitu, biaya operasional bisa lebih kompetitif dan cita-cita menjadikan Batam sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan dapat terwujud tanpa membebani masyarakat maupun dunia usaha," tutupnya. (***) 


Redaktur : ZB



Share on Social Media