Batam
Juliadi | Rabu 23 May 2018 04:03 WIB | 3443
Suasana RDP di ruang Rapin DPRD Kota Batam, Selasa (22/5/2018)
MATAKEPRI.COM, Batam - DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas status Batam apakah akan tetap berstatus FTZ atau beralih ke KEK, RDP tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, serta oleh Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad dan sejumlah pejabat Pemkot Batam, dan Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kadin serta Asosiasi pengusaha.
Dalam RDP tersebut, asosiasi pengusaha di Kota Batam tidak setuju jika status Batam dari Free Trade Zone (FTZ) beralih menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Perubahan tersebut dinilai mereka sebagai langkah mundur lantaran sebelum FTZ seperti saat ini status Batam adalah Special Zone atau Enclave sebuah kawasan yang khusus menyerupai KEK seperti rencana ke depan menjadikan status Batam menjadi KEK.
“Menurut saya status Batam menjadi KEK tidak tepat lantaran tahun 2004 yang lalu sudah diterapkan sebelum diganti menjadi FTZ. Hal ini sudah saya sampaikan kepada Menko Perekonomian, Darmin Nasution bahwa KEK tidak tepat. Perjuangan kita dengan FTZ bukan untuk kepentingan tertentu, tetapi untuk kepentingan Batam, agar bisa bersaing," ungkap Jadi Rajaguguk, Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kota Batam, Selasa (22/5/2018) di ruang Rapat Pimpinan (Rapin) DPRD Kota Batam.
Menurut Jadi Rajagukguk, bahwa proses transformasi Batam dari FTZ ke KEK sudah berjalan sejak 2016 lalu. Meskipun belum memperlihatkan gerak dari proses transformasi ini, perubahan status Batam dinilai akan membawa pengaruh baik untuk ekonomi Batam.
Dalam RDP tersebut Intinya pengusaha meminta pemerintah tetap mempertahankan FTZ dengan menambah fasilitas untuk mengimbangi kemajuan dan perubahan dunia internasional.
Para pengusaha mengakui selama kurang lebih 11 tahun berjalan status FTZ belum membawa perubahan signifikan pada peningkatan perekonomian di Kota Batam, sebaliknya justru yang terjadi adalah perlambatan dalam beberapa tahun sebelumnya.
Di tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Batam berada angka 7,1 persen, berikutnya terus memgalami penurunan, hingga akhirnya pada tahun 2016 hanya mencapai angka pertumbuhan terendah sebesar 2,1 persen. Meskipun pada 2017 mengalami peningkatan menjadi 2,7 persen, namun angka ini dinilai belum membantu.
Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad, mengungkapakan bahwa sejak FTZ tren pertumbuhan ekonomi menukik ke bawah. FTZ tidak membawa manfaat sehingga perlu dikaji ulang. (Juliadi)