Batam

Amsakar Ajak Warga "Jemput Bola" Prioritas Pembangunan di Reses

Juliadi | Selasa 25 Nov 2025 14:15 WIB | 873

DPRD Batam

Pemko Batam

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, Senin Malam (24/11/2025). Foto : Adi

---

Matakepri.com, Batam -- Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa pembangunan yang ideal harus berakar dari kebutuhan nyata masyarakat di lapangan. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh warga Batam untuk memanfaatkan momen kegiatan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batam sebagai wadah aktif menyampaikan usulan, kebutuhan, dan persoalan di wilayah masing-masing.


Penegasan ini disampaikan Amsakar saat menghadiri Reses Anggota DPRD Kota Batam, Novela F. Sinaga, di Perumahan KDA, Senin (24/11/2025) malam.


Amsakar menjelaskan bahwa Reses adalah amanah konstitusional bagi anggota legislatif untuk turun langsung mendengarkan keluh kesah dan aspirasi warga. Agenda ini, menurutnya, menjadi pilar penting dalam menentukan arah dan skala prioritas pembangunan kota.


“Saya percaya pembangunan tidak bisa dilakukan hanya dari belakang meja. Pembangunan harus lahir dari suara masyarakat. Mari bersama-sama kita bangun Batam agar semakin maju,” ujar Amsakar. 


Ia menekankan bahwa perencanaan pembangunan pemerintah tidak boleh bersifat teknokratis semata, tetapi wajib menjawab kebutuhan riil yang dirasakan masyarakat. 


"Di momentum ini, silakan masyarakat menyampaikan aspirasi. Karena apa yang kita bangun hari ini harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” tambahnya.


Ia juga memaparkan bahwa penyusunan rencana pembangunan di Batam telah melalui berbagai tahapan, mulai dari Reses DPRD, Musrenbang berjenjang (Kelurahan hingga Kota), hingga penyesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).


Ia mengungkapkan adanya tantangan besar terkait anggaran. Total kebutuhan pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat dan perangkat daerah mencapai sekitar Rp9 triliun. Sementara itu, kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Batam baru berada di kisaran Rp4,2 triliun.


“Artinya, sekitar Rp5 triliun usulan belum dapat terakomodasi. Karena itu negara harus mengambil kebijakan dengan melihat mana yang menjadi prioritas,” jelasnya. (Adi) 


Redaktur : ZB

Share on Social Media

• Share on WhatsApp
• Share on Instagram
• Share on Facebook